Abahsumadi's Blog

Just another WordPress.com weblog

Reses Ketiga Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Masa Persidangan Tahun Anggaran 2012 Di Pondok Ranggon Jakarta Timur Berisi Tentang Desakan Pencabutan SK Gubernur No. 68 Th. 1977

Dalam rangka pelaksanaan reses ketiga anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Masa Persidangan Tahun Anggaran 2012 diadakanlah pertemuan yang dilaksanakan pada hari Selasa, 11 Desember 2012 bertempat di rumah Bapak RW Tuin Inang Jl Lapangan Bola RT 006 Rw 04 no. 56 Pondok Ranggon kecamatan Cipayung, Jakarta Timur.

Pertemuan dihadiri oleh H. Misan Samsuri, SE yang menjabat sebagai ketua Komisi D DPRD Provinsi DKI Jakarta selaku pengundang didampingi oleh rekannya dari komisi E, Perdata Tambunan bersama ketua RW 04, para ketua RT, anggota karang taruna, tokoh masyarakat, kader Jumantik dan Posyandu, warga RW 04, BABINSA, staf kelurahan dan beberapa warga dari RW lain.

Dalam pertemuan itu H. Misan Samsuri menerangkan tentang kewajiban dan fungsi DPRD yang antara  lain sebagai fungsi legislatif, anggaran dan pengawasan. Dalam keterangannya diinformasikan kepada para hadirin tentang besarnya anggaran provinsi DKI Jakarta yang besarnya mencapai Rp 36 trilyun pada tahun 2012 dan bertambah menjadi Rp 41 trilyun pada 2013 yang baru akan selesai pembahasannya pada Januari tahun depan. Selain itu diinformasikan juga kepada warga tentang adanya DANA PENGUAT bagi setiap kelurahan tak terkecuali untuk Kelurahan Pondok Ranggon yang besarnya menurut Bp Sarmada, seorang staf kelurahan mencapai Rp 2,3 milyar pertahun. Sebuah angka yang cukup fantastis! Bahkan H. Misan Samsuri menambahkan bahwa untuk Jumantik pun mendapat anggaran yang besarnya tidak akan kurang dari Rp 60 juta pertahun. Wow! Suasana pertemuan pun mendadak riuh rendah mendengar besaran angka-angka itu.

Sesi berikutnya dari pertemuan ini adalah sesi tanya jawab. Dan inilah sesi yang paling ditunggu-tunggu oleh warga RW 04. Dan kesempatan itu tidak disia-siakan oleh para hadirin untuk mengeluarkan uneg-unegnya kepada anggota dewan secara langsung.

RT 11 mendapat giliran pertama dan tampilah Bp. H. Karmin dengan pertanyaan dan pernyataan yang menggebu-gebu tentang SK Gubernur DKI no. 68 tahun 1977. Panjang  lebar Pak Haji menyuarakan aspirasinya (yang sebenarnya juga aspirasi seluruh warga RW 04) bahwa selama 35 tahun warga RW 04 tidak pernah merasakan pemerataan pembangunan karena adanya SK tersebut dan meminta gubernur melalui anggota Dewan untuk mencabut SK diskriminatif itu.  Bagaimana tidak, dalam SK Gubernur tersebut dinyatakan bahwa sebagian besar wilayah RW 04 diperuntukan untuk  area pemakaman bukan area pemukiman. Nah lo!

Sartika, perwakilan dari karang taruna seksi lingkungan hidup meminta anggota Dewan dari komisi E yang antara lain membidangi pendidikan dan kesehatan memperhatikan kualitas air minum warga sekitar pemakaman yang mungkin saja tercemar bahan kimia pengawet mayat seperti formalin yang bila lewat jenuh mungkin tidak bisa terurai lagi oleh bakteri komposter. “Untuk saat ini pH air masih bagus tapi untuk nanti, mungkin perlu diperhatikan dan dilakukan tindakan preventifnya,” demikian pungkasnya. “Perlu ditanam pohon kamboja untuk menetralisir formalin,” tambahnya.

Selanjutnya pertanyaan demi pertanyaan diajukan secara bergiliran yang hampir seluruhnya meminta anggota Dewan untuk meminta kepada gubernur untuk mencabut SK Gubernur no. 68 tahun 1977.

Selanjunya dalam jawabannya, H. Misan Samsuri berjanji akan berdiri di garis terdepan untuk memperjuangkan aspirasi warga RW 04 tersebut dengan catatan warga ikut mendukungnya. Bahkan beliau akan mengundang warga dan perwakilannya ke gedung DPRD secara formal. “ Kalau perlu saya siapkan dua buah bus untuk warga,” katanya.

Menjelang pukul 22.30 pertemuan pun usai. Secercah harapan warga pun kini muncul lagi lewat janji-janji yang disampaikan oleh anggota Dewan. Senyum pun mengembang menghapus wajah-wajah yang letih yang dipenjara oleh SK Gubernur yang telah berumur 35 tahun!

11 Desember 2012 - Posted by | Uncategorized | , , , , , , ,

4 Komentar »

  1. haloo
    para anggota dewan
    ingat kah UNDANG UNDANG REPUPLIK INDONESIA NO 1 TAHUN 2011

    A.bahwa setiap orang beriak hidup sejahtera lahir dan batin.bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yg baij dan sehat.,

    kami akan perjuangkan hak kami..
    dari oknum anggota dewan yg sengaja membiayai…pihak ke tiga atas dalih pembebasan lahan.

    Komentar oleh guntur | 7 Januari 2013 | Balas

  2. bagaimana hasil perjuangannya? apakah sudah ada ketetapan yang jelas? Saya termasuk pemilik tanah yang terbelenggu sama peraturan tersebut …terimakasih

    Komentar oleh susan zahara | 8 April 2013 | Balas

    • Sejauh yang saya dengar, telah ada komunikasi yang cukup baik antara perwakilan warga, DPRD dan Pemda DKI. Dalam hal pencabutan SK adalah tidak mungkin karena makam yang sudah ada khan (rasanya) tidak mungkin untuk dibongkar lagi?. Namun yang mungkin ada adalah revisi SK tersebut. Ada negosiasi tentang batas wilayah yang masuk untuk TPU. Batas terjauh mulanya adalah Gang Serut, ditolak warga. Bergeser lagi ke Gang Bunut, warga masih menolak. Karena yang diinginkan warga adalah STOP PERLUASAN TPU dan MEMBERI BATAS YANG JELAS ANTARA TPU DAN PEMUKIMAN yaitu dengan membuat pagar pembatas. Dan masih ada nego-nego lain mengenai aset TPU yang tersebar/sporadis. Sementara di lain pihak, warga RW 04 semakin intensif melakukan Dzikir dan Pengajian Rutin 2 Jumat sekali di Mushalla-mushalla di wilayah RW 04. Demikian yang saya ketahui Ibu, terima kasih.

      Komentar oleh abahsumadi | 14 April 2013 | Balas


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: